Pro Kontra RSBI (BI-01-SS-13)

Polemik mengenai keberadaan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) mendapat perhatian serius dari wakil rakyat di Senayan.

Komisi X DPR-RI rencananya akan mengajukan revisi UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tahun ini juga. “Komisi X sudah sepakat untuk mengajukan revisi UU Sisdiknas tahun ini,” ujar Wakil Ketua Komisi X, Raihan Iskandar, Senin (9/1) pagi.

Ia menilai polemik tersebut telah meresahkan masyarakat karena pemerintah bersikukuh tidak mau membubarkan RSBI dengan alasan terbentur dengan Pasal 50 Ayat (3) UU Sisdiknas.

Anggota DPR dari Fraksi PKS itu menilai tuntutan untuk membubarkan RSBI sebenarnya disebabkan oleh faktor yang sederhana, yakni faktor ekonomi. “RSBI telah membuka peluang adanya pungutan lebih besar kepada siswa,” kata Raihan.

Selain itu, lanjut dia, RSBI juga telah menciptakan diskriminasi terhadap golongan siswa yang layak mendapatkan peluang belajar lebih baik. “Seharusnya siswa terbaik di mana pun dan dari kelas ekonomi apa pun bisa menikmati RSBI,” ujarnya.

Beberapa waktu yang lalu, pemerintah telah mengeluarkan Permen Nomor 60 tahun 2011 tentang larangan pungutan. Di dalam Permen tersebut diatur SD dan SMP yang masuk kategori RSBI dilarang melakukan pungutan tanpa persetujuan tertulis dari bupati atau walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Menurut Raihan, Permen tersebut sudah cukup bagus. “Sekarang hanya tinggal sosialisasi serta pengawasan Permen tersebut diperketat,” ujarnya.

sumber : republika.co.id

http://invianet.wordpress.com/2012/06/19/pro-kontra-sekolah-rsbi/

Nama : I Made Wahyudi s

NPM : 23210346

Kelas : 3EB10

Ekonomi Jakarta pasca banjir (BI-01-SS-13)

          Dari sisi ekonomi, musibah banjir mengakibatkan matinya aktivitas ekonomi Jakarta dan sekaligus menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi Jakarta.

Musibah banjir lagi-lagi menyapa penduduk ibukota negara Indonesia, DKI Jakarta. 

Musibah banjir yang terjadi pada awal bulan kemarin merupakan musibah banjir yang sangat besar. Sungguh ironis memang, bukan harta benda yang hilang, bahkan nyawa manusia pun melayang dengan sia-sia. Dari sisi ekonomi, musibah banjir juga mengakibatkan matinya aktivitas ekonomi Jakarta. Aktivitas perdagangan yang bisa mencapai miliaran rupiah dalam sehari, khususnya di daerah pusat perbelanjaan, tiba-tiba hanyut seketika terbawa arus air yang sangat hebat. Sarana dan prasarana publik maupun swasta rusak akibat terpaan air.

          Di negara manapun atau di kota manapun di dunia, hujan tetaplah hujan, sama sekali tidak selalu menimbulkan banjir. Hal yang berbeda terjadi di Jakarta, apabila hujan datang, banjir selalu mengancam. Dengan adanya musibah banjir yang selalu terjadi hampir setiap tahun, seharusnya pemerintah lewat Pemda DKI Jakarta, sudah menyiapkan langkah atau program antisipasi bencana banjir sejak dini. Pengalaman banjir seharusnya menjadi pelajaran berharga dan menjadi bahan introspeksi untuk menciptakan DKI Jakarta yang bebas dari musibah banjir.

Dampak Ekonomi

          Mengamati sering terjadinya musibah banjir di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, ada baiknya kita melihat dampak ekonomi akibat bencana yang seringkali terjadi di Indonesia. Thomas Robert Malthus (1766-1834) merupakan salah satu ahli ekonomi klasik yang populer akibat ramalannya yang mengatakan bahwa di masa depan kehidupan akan diwarnai oleh kekurangan pangan atau ketimpangan ekonomi. 

Hal tersebut didasari oleh pernyataan Malthus, penduduk berkembang dengan laju seperti deret ukur sementara produksi pangan hanya berkembang mengikuti deret hitung. Malthus juga dikenal sebagai ahli ekonomi yang pesimis karena menurut perspektifnya mengenai kelangkaan disebabkan karena adanya non-renewable resources limit.

          Ramalan Malthus pada hakekatnya muncul akibat tiga hal, yaitu: pertama, Inggris yang sebelum tahun 1799 mengalami swasembada dalam pangan, mulai tahun 1799 justru mengimpor pangan, sehingga harga pangan di Inggris meningkat sejak tahun 1799. Kedua, dalam masa hidupnya, Malthus mengamati peningkatan jumlah kemiskinan pada kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan rendah, dan ketiga, Malthus terkesan pada ide tokoh anarkisme, William Goldwin, yang mengatakan bahwa karakter manusia bukan merupakan hasil turunan melainkan karena pengaruh lingkungan.

           Pada dasarnya, Malthus berfokus pada masalah ketimpangan. Ketimpangan disini diartikan sebagai ketidakstabilan dalam ekonomi, khususnya dalam masalah distribusi pendapatan Dalam kasus Jakarta, musibah banjir yang hampir terjadi setiap tahun dan mencapai puncaknya setiap 5 tahun sekali, dalam sudut pandang ekonomi, dapat menghambat sekaligus memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Jakarta. Betapa tidak, setiap terjadi musibah banjir di Jakarta, banyak sekali sarana dan prasarana publik dan swasta yang rusak sehingga roda perekonomian di ibukota terganggu. Sebaliknya, empati yang ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia maupun dunia internasional dalam bentuk bantuan uang maupun barang dan jasa dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Jakarta.

           Secara logika, masuknya uang dari luar Jakarta tersebut merupakan capital inflow tersendiri bagi propinsi DKI Jakarta. Secara ilmu ekonomi, masuknya bantuan berupa uang, barang, dan jasa dari luar Jakarta merupakan penerimaan bagi Pemda DKI Jakarta. Berdasarkan hal tersebut, neraca keuangan propinsi DKI Jakarta akan mengalami surplus, khususnya dari sisi penerimaan (bantuan dan hibah). Selain itu, akibat adanya musibah banjir di Jakarta yang seringkali merenggut korban jiwa, secara otomatis dapat mengurangi populasi penduduk Jakarta. Penurunan jumlah penduduk Jakarta merupakan salah satu stimulus bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi karena dengan menurunnya jumlah penduduk, secara tidak langsung, akan meningkatkan pendapatan perkapita propinsi yang bersangkutan.

          Jika dilihat dalam jangka pendek, memang musibah banjir merupakan salah satu faktor penghambat pembangunan ekonomi. Hal ini bisa dilihat dari rusaknya gedung-gedung perkantoran, pabrik, pusat perbelanjaan, dan unit-unit kegiatan ekonomi lainnya, sehingga berimplikasi pada matinya kegiatan ekonomi dalam jangka pendek. Akan tetapi dalam jangka panjang, musibah banjir dapat menjadi salah satu stimulus bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Jakarta. Hal ini cukup beralasan jika, pertama, banyaknya aliran bantuan uang, barang, dan jasa yang masuk ke propinsi yang mengalami musibah, kedua, banyaknya korban jiwa yang berimplikasi langsung pada penurunan jumlah penduduk secara signifikan di propinsi yang mengalami musibah. Berdasarkan alasan tersebut, maka DKI Jakarta, yang sering mengalami musibah banjir, akan menjadi propinsi yang dapat mengalami pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Namun, hal-hal tersebut di atas akan terwujud jika tidak terjadi distorsi dalam proses penyaluran dan penggunaan bantuan bagi masyarakat yang tertimpa musibah.

           Musibah banjir memang bukan suatu hal yang kita inginkan karena begitu banyak kepedihan dan duka didalamnya. Akan tetapi, musibah banjir di Jakarta dapat menjadi salah satu stimulus bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu propinsi. Bantuan berupa uang, barang, dan jasa dari luar Jakarta dan luar Indonesia, serta penurunan jumlah penduduk yang cukup signifikan merupakan beberapa faktor yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi suatu propinsi. Malthus menawarkan cara untuk mengatasi terjadinya ketimpangan ekonomi dengan hal-hal yang tidak alamiah, seperti peperangan dan penyebaran penyakit yang mematikan. Sebaliknya, musibah banjir di Jakarta merupakan hal yang alamiah dalam mengatasi terjadinya ketimpangan ekonomi. Secara logis, fenomena yang alamiah lebih baik dibandingkan fenomena yang tidak alamiah. Namun, lebih baik lagi jika ketimpangan ekonomi tidak diatasi dengan peperangan, penyebaran penyakit, atau musibah banjir, melainkan dengan kebijakan-kebijakan yang mampu mengakomodir semua kepentingan dan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat (social welfare), khususnya masyarakat ibukota DKI Jakarta.

Refrensi :

http://www.csis.or.id/Publications-OpinionsDetail.php?id=589

Nama : I Made Wahyudi Subrata

NPM : 23210346

Kelas : 3EB10

Peranan Software Akuntansi (BI-01-SS-12)

             Software akuntansi adalah salah satu bentuk aplikasi akuntansi yang dihasilkan oleh kecanggihan teknologi untuk membantu para pengusaha mendapatkan laporan terkini mengenai kondisi keuangan perusahaan. Penggunaan software akuntansi dalam bisnis modern juga berperan dalam pembuatan laporan keuangan dan keputusan arah kebijakan pemimpin usaha ke depannya. Mau dibawa kemana arah laju perusahaan bisa diketahui dari laporan keuangan yang dihasilkan dengan bantuan software akuntansi.

Penggunaan software ini sangat membantu dan meringankan pekerjaan seorang akuntan dibandingkan dengan cara yang manual. Hal itu sangat membuang-buang waktu dan hasilnya pun kurang efisien.

Lalu apakah arti sebenarnya dari software akuntansi itu? Dan bagaimana peran software akuntansi dalam proses pelaporan keuangan?

Software Akuntansi adalah perangkat lunak yang bermanfaat membantu kerja seorang akuntan agar lebi produktif dan efektif. Dari pengertian tersebut, sudah pasti kita menyimpulkan bahwa software akuntansi sangat berperan bagi seorang akuntan. Dalam artikel ini, saya akan menjelaskan beberapa peran software akuntansi bagi seorang akuntan. Adapun peran-peran itu adalah sebagai berikut:

1.      Memberikan kemudahan penggunaan

Banyak software akuntansi yang berkembang saat ini, dan banyak pula fasilitas yang ditawarkan untuk memudahkan para penggunanya dalam bekerja. Kebanyakan perusahaan software akuntansi menawarkan sebuah sistem yang sederhana dan mudah untuk digunakan seperti tampilannya yang diracang dengan berbagai bahasa, memberikan sebuah konfirmasi dalam entry data, sehingga sangat meminimalkan terjadinya kesalahan. Dengan kemudahan ini, seseorang yang bukan merupakan seorang  ahli akuntan juga dapat menggunakan software akuntansi dengan yakin dan pasti.

2.      Menghemat waktu dalam pembuatan laporan keuangan

Memproduksi laporan keuangan yang berkualitas merupakan tugas berat akuntan. Komputer telah mengambil alih peran ini, dan meskipun masih perlu melakukan input data, namun tidak dapat dipungkiri waktu yang digunakan tentu lebih cepat dibandingkan dengan mengerjakannya secara manual. Dengan begitu, lebih banyak waktu yang dapat dihabiskan untuk menganalisis data ketimbang memproduksi laporan keuangan.

3.      Menyimpan data secara akurat

Setiap akhir tahun, seorang akuntan pasti membutuhkan data data diawal tahun untuk membuat laporan akhiran tahun atau yang biasa dikenal dengan tutup buku. Program akuntansi dirancang untuk memudakan pengguna menyimpan setiap data dalam perangkat lunak sehingga informasi dapat diekspor ke berbagai jenis perangkat lunak lainnya. Jika setup data dari perangkat lunak dilakukan dengan benar, maka pelaku bisnis secara efektif dapat menyimpan data-datanya. Software akuntansi juga menyediakan fitur pengamanan data dengan menggunakan kata kunci, sehingga dapat mencegah seorang karyawan untu mencuri data.

Itulah sedikit gambaran mengenai software akuntansi dan perannya dalam dunia usaha terutama bagi seorang akuntan. Penjelasan tersebut sekiranya dapat membantu kita calon akuntan dalam penggunaan software akuntansi di dunia kerja nanti.

 

Nama : I Made Wahyudi Subrata

NPM : 23210346

Kelas : 3 EB 10

 

Refrensi :

www.google.com

http://lindiwe.abatasa.com/post/detail/22069/manfaat-accountant-software-dalam-laporan-keuangan

http://agussiswoyo.com/2011/11/29/manfaat-software-akuntansi-untuk-pengusaha-dan-blog-akuntansi/

Polemik Kunjungan Kerja Anggota DPRD (BI-01-SS-12)

            Belakangan ini ramai digugat  soal kunjungan kerja Angota DPR  keluar negeri.  Dianggap tidak serius, karena lebih banyak jalan jalannya serta menghabiskan anggaran yang sangat besar.   Kunjungan kerja yang terakhir anggota DPR adalah ke Denmark.  Dikabarkan kunjungan kerja ini bertujuan  untuk melakukan studi banding tentang Logo Palang Merah Indonesia yang segera akan diganti/disesuaikan berkaitan dengan akan lahirnya Undang Undang yang baru.  Akan tetapi seorang warga Indonesia memergoki Anggota DPR saat berwisata di atas boat di sebuah canal di Copenhagen.  Inilah yang menjadi biang keributan, karena bukan kunjungan kerja yang dianggap utama, tapi wisatanya  dengan menghabiskan dana (uang rakyat) yang sangat besar sekitar Rp 1.300.000.000,.

            Lalu Ketua DPR  Marzuki Alie pun membela para anggota DPR yang berkunjung, karena wisata tersebut dilakukan setelah kunjungan kerja.  “Wisata satu hari setelah kerja 4-5 hari kan biasa”, kata Marjuki Alie tanpa sedikitpun perasaan bersalah.

 “Kunjungan kerja dengan biaya yang sangat besar namun aspek wisatanya yang lebih banyak”, ini salah satu gugatan yang disampaikan kepada DPR.   Saya pribadi lebih menyoroti bukan dua aspek itu.  Karena seperti pembelaan Marzuki Alie, memang ada benarnya juga.Yang lebih penting disorot kalau menurut saya adalah mekanisme pembelajaran  yang dilakukan.  Bagaimana caranya agar  studi  banding atau kunjungan kerja itu benar benar efektif.  Saya kira adalah hal yang lebih substansial untuk disorot. Jika penentuan bidang yang dipelajari, cara untuk mempelajari dan membandingkannya, dan selanjutnya mensintesa suatu hal yang baru untuk konteks Indonesia lebih diutamakan oleh Anggota DPR atau lembaga lain  dalam melakukan studi banding maka tidak akan ada ribut ribut.   Kalau ada biaya, dan ada aspek jalan jalannya yah itu sudah konskwensi dari studi banding ke negara yang lebih maju.   Tidak mungkin dielakkan, dan tidak mungkin juga dihentikan.  Karena semua manusia mempunyai dorongan untuk pergi ke tempat yang baru, yang lebih maju dan lebih modern.

            Ada aspek positif dengan melakukan kunjungan kerja atau studi banding, dimana anggota DPR membutkikan diri terbuka dengan hal hal yang baru.   Bersedia membuka pikiran dan mau menerima pembelajaran dari negara maju harus diutamakan saat melakukan kunjungan kerja.  Kalau hal ini dipraktekkan anggota DPR setiap kali melakukan kunjungan kerja, saya yakin rakyat akan memahami dan menyetujuinya.  Namun kalau pikiran tertutup, kunjungan kerja hanya alasan  untuk bisa berjalan jalan ke luar negeri dengan dibiayai oleh Pemerintah yang menarik pajak dari rakyat, maka hal ini tentu naif sekali.
Pemilihan topik pembelajaran serta penentuan negara yang dijadikan untuk objek studi banding sebaiknya  dipikirkan dengan cermat.  Kalau bisa ditemukan  subjek pembelajaran yang akan dilakukan dalam kunjungan kerja, dan dengan cepat diimplementasikan melalui keluarnya Undang Undang yang lebih mengutamakan kepentingan Rakyat, maka kunjungan kerja ini tentu direstui dan dibanggakan oleh rakyat meskipun anggarannya cukup besar dan jalan-jalannya tetap ada.  Kedepan metode seperti inilah yang lebih kita harapkan dilakukan oleh anggota DPR.
Satu hal yang sangat mendesak  dipelajari  oleh DPR dengan melakukan kunjungan kerja adalah  berkaitan dengan kehidupan beragama.    Seperti kasus Sampang, mengapa itu terjadi di Indonesia mengapa di negara lain tidak terjadi.  Tentukan ada negara yang mempunyai  penduduk yang berlaliran Sunny dan Siah di dunia ini yang bisa hidup dengan damai. Mengapa mereka bisa damai?   Apa yang mereka lakukan?  Jika Anggota DPR dapat dengan tepat dan cepat mempelajarinya  dan mampu membuat  sintesa baru untuk dipakai mengatasi permasalahan di  Indonesia,  ini kan sangat bermanfaat dan positif?

                Namun jika dilihat dari fakta yang ditemukan oleh sejumlah anggota Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Jerman yang menyaksikan kegiatan para anggota Dewan selama di Jerman, termasuk rapat dengan DIN memang agak sedikit miris. Akun PPIBerlinPers mengunggah rapat yang berlangsung terlihat sangat kaku tersebut ke situs YouTube pada Rabu, 21 November 2012. Lihat videonya di bawah.

Tayangan berjudul [PPI Berlin] Fakta Kunker Baleg DPR-RI ke DIN (Deutsches Institut für Nörmung) itu berdurasi 16 menit. Dalam tayangan tersebut, PPI "menyambut" rombongan anggota Dewan yang hendak rapat dengan DIN.

Ilustrasi teks di tayangan itu menyebutkan rapat sangat terlihat tidak dikoordinasi dengan baik. Buktinya, rapat menunjuk penerjemah secara mendadak. "Kami juga harus ikut sedikit membantu menjadi penerjemah."

Video juga dilengkapi keterangan dari PPI sebagai berikut:

Hasil Investigasi PPI Berlin mengenai Kunker Anggota DPR-RI ke Berlin mengenai RUU Keinsinyuran 19 November 2012

Sebagai kegiatan lanjutan dari surat pernyataan penolakan terhadap kunjungan kerja Baleg DPR mengenai RUU Keinsinyuran, maka dibentuklah tim pencari fakta untuk mengetahui apa saja yang dilakukan anggota DPR selama di Berlin.

1. Pada hari Minggu, kami mendapat informasi bahwa anggota DPR telah tiba di Berlin pada Minggu pagi dan informasi lain mengatakan bahwa hari Senin, agenda mereka adalah rapat di DIN (Deutsches Institut für Nörmung) pada jam 10.00

2. Tim yang melakukan investigasi pada hari Senin, 19 November 2012 berjumlah sekitar 12 orang. Beberapa orang dari tim standby di DIN pukul 09.45 pagi dan beberapa orang stand by di tempat lain.

3. Pukul 10.00 pagi, ternyata benar anggota DPR yang berjumlah 8 orang laki-laki dan 1 orang perempuan tiba di DIN dengan menggunakan bus dan didampingi beberapa orang dari pihak KBRI. Berkat lobi ke pihak DIN pada Hari sebelumnya, beberapa orang perwakilan mahasiswa diperbolehkan masuk dan ikut mendengarkan dalam diskusi atas undangan dari DIN.

4. Sekitar pukul 11.45 datang terlambat 2 orang anggota DPR lagi, 1 orang laki2 dan 1 perempuan dengan membawa koper.

5. Sekitar pukul 12.10, rapat telah selesai dan mereka semua keluar dari DIN dan langsung berangkat dengan bus.

6. Kami mengikuti bus tersebut, ternyata mereka menuju restoran Hafis di sekitar Turmstrasse. Setelah itu tim meninggalkan tempat dan makan siang di kantin Technische Universität Berlin.

7. Sekitar jam 14.30 kami mencoba kembali ke restoran tersebut, secara kebetulan ternyata mereka juga baru keluar dari restoran. Kami mengikuti mereka yang ternyata menuju KBRI. Setelah itu kami tidak mengikuti mereka lagi. Menurut info mereka kembali ke hotel dan dilanjutkan makan malam.

8. Berikut poin-poin yang didapat dari teman-teman yang masuk mengikuti jalannya rapat di DIN :

a. Sebagian dari mereka kurang menguasai bahasa Inggris sehingga pada saat rapat berlangsung mereka meminta translator kepada pihak KBRI yang dikoordinasikan secara mendadak. Artinya pertemuan ini tidak dipersiapkan dengan baik. Padahal, jika memang translator dibutuhkan, harus dikoordinasikan lebih dahulu dan translator juga sebaiknya menguasai bidang dan bahan.

b. Mereka datang dengan tujuan membuat RUU tentang Keinsinyuran, sedangkan DIN mengurusi tentang standarisasi produk di Jerman dan DIN juga bukan lembaga negara atau pemerintahan. Jadi, bisa dibilang kunjungan ke DIN ini salah alamat.

c. Informasi yang didiskusikan adalah informasi yang umum seperti:

· Mengenai aktivitas DIN di Jerman dan Eropa, sejarah terbentuknya DIN

· Prosedur kerja di DIN dan hubungannya dengan kebijakan pemerintah Jerman, terutama di dalam bidang sains dan teknologi.

· Anggota DPR menanyakan mengenai kapasitas DIN sebagai salah satu tolak ukur parameter kebijakan di bidang teknik.

· Kunjungan ke DIN tidak berhubungan langsung dengan RUU Keinsinyuran karena DIN tidak mengatur profesi/individu dari insinyur itu sendiri, melainkan menstandarkan produk dan proses dari berbagai bidang keteknikan di Jerman.

· DPR menanyakan apakah ada hukuman yang didasari oleh legislasi kepada pihak tertentu untuk project yang failure/gagal di bidang keteknikan (contoh: di bidang konstruksi, K3). Hal ini tidak bisa dijawab dengan mudah dan bukan kapasitas dari DIN untuk menjawab karena banyak faktor yang mempengaruhi kegagalan suatu proyek. Selain itu, dalam kerangka kebijakan, sanksi untuk kegagalan proyek bukanlah sesuatu yang bisa didesain dengan absolut.

Dari pembicaraan tersebut, kami menganggap bahwa, kalau hanya informasi seperti ini saja bisa didapat cukup dengan mengakses website, email, webminar, atau hanya bisa dengan mengirimkan 1 tau 2 orang saja, tidak perlu sampai belasan orang.

d. Terlihat kurangnya persiapan karena di awal pihak DIN sempat mengutarakan permintaan maaf atas persiapan yang seadanya karena waktu yang sempit.

9. Dari pertemuan di DIN, bisa disimpulkan bahwa anggota DPR tidak menguasai bahan secara mendalam. Seharusnya ada baiknya untuk RUU Keinsinyuran ini dibuat dulu draftnya, kemudian disebarkan kepada stakeholder/publik untuk di-review.

10. Pertemuan DIN bisa dibilang salah alamat karena DIN itu lembaga yang untuk standarisasi "produk" bukan profesi seperti yang menjadi agenda utama Anggota DPR.

Menurut kabar yang kami terima, pada hari Selasa, 20 November 2012 datang juga anggota DPR-RI dari Komisi IX dalam rangka studi banding untuk UU OJK (Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan). Namun, sayangnya kami tidak berhasil melacak mereka.

Nama : I Made Wahyudi Subrata

NPM : 23210346

Kelas : 3 EB 10

Refrensi :

 www.google.com

http://politik.kompasiana.com/2012/09/14/anggota-dpr-memang-perlu-melakukan-studi-banding-ke-luar-negeri-492903.html 

http://www.tempo.co/read/news/2012/11/22/078443457/VIDEO-Anggota-DPR-di-Jerman-Investigasi-PPI

OUTSOURCING (BI-01-SS-12)

            Apa itu outsourcing ?? Outsourcing terbagi atas dua suku kata: out dan sourcing. Sourcing berarti mengalihkan kerja, tanggung jawab dan keputusan kepada orang lain. Outsourcing dalam bahasa Indonesia berarti alih daya. Dalam dunia bisnis, outsourcing atau alih daya dapat diartikan sebagai penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan yang sifatnya non-core atau penunjang oleh suatu perusahaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh.

            Mengapa kita harus mengalihkan pekerjaan yang sifatnya non-core? Karena perusahaan lain dapat mengerjakannya dengan lebih murah, lebih cepat, lebih baik dan yang lebih utama lagi adalah... karena kita punya pekerjaan lain yang sifatnya core yang lebih penting.

            Masyarakat Indonesia saat ini sedang di gonjang-gonjing dengan berita-berita mengenai status pekerja outsourcing di perusahaan. Bisa dikatakan karena berita-berita tersebut pandangan masyarakat condong ke arah yang negatif. Apakah informasi yang diberitakan itu sepenuhnya benar? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita melihat kenyataan yang terjadi di lapangan dan keselarasannya dengan undang-undang yang berlaku.

            Berdasarkan undang-undang, ada 2 tipe outsourcing di Indonesia yaitu outsourcing tenaga kerja dan outsourcing pemborongan kerja. Kedua tipe ini membuka kesempatan kerja bagi seluruh calon tenaga. Latar belakang terciptanya strategi kepegawaian outsourcing dimulai sudah sejak 40an tahun lalu di Amerika. Hal ini ditujukan dengan membedakan fungsi/pekerjaan pokok dan fungsi/pekerjaan pendukung dalam perusahaan (core and non core function). Pekerjaan pokok haruslah dilakukan oleh tenaga berpengalaman dan memiliki ilmu yang lebih luas terhadap bisnis perusahaan termasuk memiliki tanggung jawab resiko yang cukup berdampak terhadap bisnis utama sementara pekerjaan pendukung dapat dikerjakan oleh tenaga kerja yang baru saja lulus kuliah artinya tidak memiliki pengalaman kerja dan pengetahuan yang dalam mengenai tugas-tugasnya termasuk tanggung jawab resiko yang timbul dalam pelaksanaanyapun tidak terlalu berdampak pada bisnis utama.

Dari penjelasan singkat diatas barulah kita dapat menjawab pertanyaan di awal bahwa tidak benar status pekerja outsourcing itu negatif. Justru lebih banyak positifnya khususnya bagi pra pekerja muda/baru yang belum memiliki pengalaman, mari kita perinci:

Hal positif dari strategi outsourcing :

1.Membuka peluang yang sangat besar untuk masyarakat memiliki kesempatan kerja di perusahaan-perusahaan besar

2.Outsourcing adalah awal karir yang disediakan bagi lulusan baru yang belum berpengalaman untuk dapat menambah ilmu dan ketrampilannya

3.Jika pekerja menunjukkan prestasi kerja yang sangat baik dan bertingkah laku baik maka sangat terbuka lebar kesempatan untuk diangkat menjadi pegawai tetap. Sebaliknya jika tidak berprestasi tentu tidak aka nada perkembangan karir.

4.Dijamin fasilitas dan haknya dalam undang-undang, tidak ada perbedaan dengan pekerja yang berstatus pekerja tetap.

Hal negatifnya:

1.Kurangnya informasi bagi masyarakat sehingga mudah disimpangkan oleh orang-orang tertentu

2.Diakui memang ada perusahaan outsourcing yang tidak menjalan undang-undang secara penuh. Hal inilah yang harus dipantau pemerintah. Setiap jenis perusahaan memang pasti ada positif negatifnya tetapi dapat diminimalkan.

Banyak orang sukses memulai karirnya dengan status sebagai karyawan outsoucing tetapi itu tidak menjadi masalah bisa dianggap sebagai masa training karena memang tidak berpengalaman namun selanjutnya mereka berusaha mengembangkan diri dan menjadi asset yang diperhitungkan perusahaan sehingga diangkat menjadi karyawan tetap. Di satu sisi tidak sedikit karyawan tetap malah menjadi “Problem Maker” bagi perusahaan, kalau sudah begini, siapa yang mau membela perusahaan?

Nama : I Made Wahyudi Subrata

NPM : 23210346

Kelas : 3EB10

Refrensi :

 www.google.com 

http://managementdaily.co.id/journal/index/category/human_resources/749/580