Perilaku Etika dalam Profesi Akuntansi

1.   Akuntansi sebagai Profesi dan Peran Akuntan

Akuntan sebagai suatu profesi dituntut untuk mengikuti perkembangan dunia yang semakin global. Profesi akuntan Indonesia di masa yang akan datang menghadapi tantangan yang semakin berat, terutama jika dikaitkan dengan berlakunya kesepakatan Internasional mengenai pasar bebas. Profesi akuntan Indonesia harus menanggapi tantangan tersebut secara kritis khususnya mengenai keterbukaan pasar jasa yang berarti akan member peluang yang besar sekaligus memberikan tantangan yang semakin berat. Kantor akuntan Indonesia dapat memperluas jaringan operasinya dengan mendirikan kantor cabang di luar negeri, dimana hal tersebut tentunya merupakan peluang yang sangat menguntungkan. Tantangan yang muncul adalah masuknya kantor-kantor akuntan asing ke Indonesia yang tentunya mengancam eksistensi profesi akuntan Indonesia. Kesiapan yang menyangkut profesionalisme profesi mutlak diperlukan untuk menghadapi tantangan yang muncul akibat pasar bebas tersebut. Menurut Machfoedz (1997), profesionalisme suatu profesi mensyaratkan tiga hal utama yang harus dipunyai oleh setiap anggota profesi tersebut, yaitu: keahlian (skill), karakter (character), dan pengetahuan (knowledge).

Timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik di suatu negara adalah sejalan dengan berkembangnya perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum perusahaan di negara tersebut. Jika perusahaan-perusahaan di suatu negara berkembang sedemikian rupa sehingga tidak hanya memerlukan modal dari pemiliknya, namun mulai memerlukan modal dari kreditur, dan jika timbul berbagai perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang modalnya berasal dari masyarakat, jasa akuntan publik mulai diperlukan dan berkembang. Dari profesi akuntan publik inilah masyarakat kreditur dan investor mengharapkan penilaian yang bebas tidak memihak terhadap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan oleh manajemen perusahaan.

Dalam menjalankan profesinya seorang akuntan di Indonesia diatur oleh suatu kode etik profesi dengan nama kode etik Ikatan Akuntan Indonesia. Kode etik Ikatan Akuntan Indonesia merupakan tatanan etika dan prinsip moral yang memberikan pedoman kepada akuntan untuk berhubungan dengan klien, sesama anggota profesi dan juga dengan masyarakat. Selain dengan kode etik akuntan juga merupakan alat atau sarana untuk klien, pemakai laporan keuangan atau masyarakat pada umumnya, tentang kualitas atau mutu jasa yang diberikannya karena melalui serangkaian pertimbangan etika sebagaimana yang diatur dalam kode etik profesi. Peran akuntan antara lain :

a) Akuntan Publik (Public Accountants)

Akuntan publik atau juga dikenal dengan akuntan eksternal adalah akuntan independen yangmemberikan jasa-jasanya atas dasar pembayaran tertentu. Akuntan publik merupakan satu-satunya profesi akuntansi yang menyediakan jasa audit yang bersifat independen. Yaitu memberikan jasa untuk memeriksa, menganalisis, kemudian memberikan pendapat / asersi atas laporan keuangan perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.Mereka bekerja bebas dan umumnya mendirikan suatu kantor akuntan. Yang termasuk dalam kategori akuntan publik adalah akuntan yang bekerja pada kantor akuntan publik (KAP) dan dalam prakteknya sebagai seorang akuntan publik dan mendirikan kantor akuntan, seseorang harus memperoleh izin dari Departemen Keuangan. Seorang akuntan publik dapat melakukan pemeriksaan (audit), misalnya terhadap jasaperpajakan, jasa konsultasi manajemen, dan jasa penyusunan system manajemen.

b) Akuntan Intern (Internal Accountant)

Akuntan intern adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi. Akuntanintern ini disebut juga akuntan perusahaan atau akuntan manajemen. Jabatan tersebut yang dapat diduduki mulai dari Staf biasa sampai dengan Kepala Bagian Akuntansi atau Direktur Keuangan. tugas mereka adalah menyusun sistem akuntansi, menyusun laporan keuangan kepada pihak-pihak eksternal, menyusun laporan keuangan kepada pemimpin perusahaan, menyusun anggaran, penanganan masalah perpajakan dan pemeriksaan intern.

c) Akuntan Manajemen
Akuntan manajemen merupakan sebuah profesi akuntansi yang biasa bertugas atau bekerja di perusahaan-perusahaan. Akuntan manajemen bertugas untuk membuat laporan keuangan di perusahaan

d) Akuntan Pemerintah (Government Accountants)

Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah, misalnya dikantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pengawas Keuangan (BPK).

e) Konsultan SIA / SIM
Salah satu profesi atau pekerjaan yang bisa dilakukan oleh akuntan diluar pekerjaan utamanya adalah memberikan konsultasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan sistem informasi dalam sebuah perusahaan.Seorang Konsultan SIA/SIM dituntut harus mampu menguasai sistem teknologi komputerisasi disamping menguasai ilmu akuntansi yang menjadi makanan sehari-harinya. Biasanya jasa yang disediakan oleh Konsultan SIA/SIM hanya pihak-pihak tertentu saja yang menggunakan jasanya ini.

f)     Akuntan Pendidik

Akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi, melakukan penelitian dan pengembangan akuntansi, mengajar, dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi di perguruan tinggi.

2.   Ekspektasi Publik

Masyarakat umumnya mempersepsikan akuntan sebagai orang yang profesional dibidang akuntansi. Ini berarti bahwa mereka mempunyai sesuatu kepandaian yang lebih dibidang ini dibandingkan dengan orang awam. Selain itu masyarakat pun berharap bahwa para akuntan mematuhi standar dan tata nilai yang berlaku dilingkungan profesi akuntan, sehingga masyarakat dapat mengandalkan kepercayaannya terhadap pekerjaan yang diberikan. Dengan demikian unsur kepercayaan memegang peranan yang sangat penting dalam hubungan antara akuntan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini, seorang akuntan dipekerjakan oleh sebuah organisasi atau KAP, tidak akan ada undang-undang atau kontrak tanggung jawab terhadap pemilik perusahaan atau publik.Walaupun demikian, sebagaimana tanggung jawabnya pada atasan, akuntan professional publik mengekspektasikannya untuk mempertahankan nilai-nilai kejujuran, integritas, objektivitas, serta pentingannya akan hak dan kewajiban dalam perusahaan.

3.   Nilai-nilai Etika vs Teknik Akuntansi/Auditing

a) Integritas

Setiap tindakan dan kata-kata pelaku profesi menunjukan sikap transparansi, kejujuran dan  konsisten.

b)Kerjasama

Mempunyai kemampuan untuk bekerja sendiri maupun dalam tim

c) Inovasi          

Pelaku profesi mampu memberi nilai tambah pada pelanggan dan proses kerja dengan metode baru.

d)Simplisitas      

Pelaku profesi mampu memberikan solusi pada setiap masalah yang timbul, dan masalah yang kompleks menjadi lebih sederhana.

Teknik akuntansi (akuntansi technique) adalah aturan aturan khusus yang diturunkan dari prinsip prinsip akuntan yang menerangkan transaksi transaksi dan kejadian kejadian tertentu yang dihadapi oleh entitas akuntansi tersebut.

4.   Perilaku Etika dalam Pemberian Jasa Akuntan Publik

Masyarakat, kreditur dan investor mengharapkan penilaian yang bebas serta tidak memihak terhadap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan oleh manajemen perusahaan. Profesi akuntan publik menghasilkan berbagai jasa bagi masyarakat, antara lain:

a) Jasa Assurance adalah jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan.

b) Jasa Atestasi terdiri dari audit, pemeriksaan (examination), review, dan prosedur yang disepakati (agreed upon procedure). Jasa atestasi adalah suatu pernyataan pendapat, pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dalam semua hal yang material dan kriteria yang telah ditetapkan.

c) Jasa Non Assurance adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan.

Setiap profesi yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya. Kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa akuntan publik akan menjadi lebih tinggi, jika profesi tersebut menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan profesional yang dilakukan oleh anggota profesinya. Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik merupakan etika profesional bagi akuntan yang berpraktik sebagai akuntan publik Indonesia. Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik bersumber dari prinsip etika yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Sumber :

http://suhaisnia.blogspot.com/2012/10/tugas-4-perilaku-etika-dalam-profesi.html

 

http://nielam-tugas.blogspot.com/2012/10/perilaku-etika-dalam-profesi-akuntansi.html

https://www.google.com/search?newwindow=1&client=firefox-a&hs=okn&rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&q=Perilaku+Etika+dalam+Profesi+Akuntansi&oq=Perilaku+Etika+dalam+Profesi+Akuntansi&gs_l=serp.12..0j0i22i30l3.205871.208326.0.210306.2.2.0.0.0.0.2237.3314.7-1j0j1.2.0....0...1c.1.32.serp..0.2.3314.NazvanG0H5Q 

NAMA            : I Made Wahyudi Subrata

NPM               : 23210346

KELAS           : 4EB10

Ethical Governance

A. GOVERNANCE SYSTEM

Istilah system pemerintahan berasal dari gabungan dua kata system dan pemerintahan. Kata system merupakan terjemahan dari kata system (bahasa Inggris) yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan yang berasal dari kata perintah. Dan dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata-kata itu berarti:

• Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu
•  Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau, Negara.
• Pemerintahan adalaha perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah

Maka dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislative, eksekutif, dan yudikatif di suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara.

Selanjutnya pengertian GCG menurut Bank Dunia (World Bank) adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Lembaga Corporate Governance di Malaysia yaitu Finance Committee on Corporate Governance (FCCG) mendifinisikan corporate governancesebagai proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan aktivitas perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan.

Berdasarkan Pasal 1 Surat Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan GCG pada BUMN, disebutkan bahwa Corporate governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas, secara singkat GCG dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholders.

B. BUDAYA ETIKA

Untuk penyelenggaraan Good governance tersebut maka diperlukan etika pemerintahan.Etika merupakan suatu ajaran yang berasal dari filsafat mencakup tiga hal yaitu :

1. Logika, mengenai tentang benar dan salah.
2. Etika, mengenai tentang prilaku baik dan buruk.
3. Estetika, mengenai tentang keindahan dan kejelekan.

Etika pemerintahan dapat mengkaji tentang baik-buruk, adil-zalim, ataupun adab-biadab prilaku pejabat publik dalam melakukan aktivitas roda pemerintahan. Setiap sikap dan prilaku pejabat publik dapat timbulkan dari kesadaran moralitas yang bersumber dari dalam suara hati nurani meskipun dapat diirasionalisasikan.

Contoh dalam kehidupan masyarakat madani (civil society) ataupun masyarakat demokratis, nilai dan moralitas yang dikembangkan bersumber kepada kesadaran moral tentangkesetaraan (equlity), kebebasan (freedom), menjunjung tinggi hukum, dan kepedulian atau solidaritas.

Dari segi etika, pemerintahan adalah perbuatan atau aktivitas yang erat kaitannya dengan manusia dan kemanusiaan. Oleh karena itu perbuatan atau aktivitas pemerintahan tidak terlepas dari kewajiban etika dan moralitas serta budaya baik antara pemerintahan dengan rakyat, antara lembaga/pejabat publik pemerintahan dengan pihak ketiga. Perbuatan semacam ini biasanya disebut Prinsip Kepatutan dalam pemerintahan dengan pendekatan moralitas sebagi dasar berpikir dan bertindak. Prinsip kepatutan ini menjadi fondasi etis bagi pejabat publik dan lembaga pemerintahan dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

Etika pemerintahan disebut selalu berkaitan dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hak-hak dasar warga negara selaku manusia sosial (mahluk sosial). Nilai-nilai keutamaan yang dikembangkan dalam etika pemerintahan adalah :

1. Penghormatan terhadap hidup manusia dan HAM lainnya.
2. kejujuran baik terhadap diri sendiri maupun terhadap manusia lainnya (honesty).
3. Keadilan dan kepantasan merupakan sikap yang terutama harus diperlakukan terhadap orang lain.
4. kekuatan moralitas, ketabahan serta berani karena benar terhadap godaan (fortitude).
5. Kesederhanaan dan pengendalian diri (temperance).
6. Nilai-nilai agama dan sosial budaya termasuk nilai agama agar manusia harus bertindak secara profesionalisme dan bekerja keras.

Karena pemerintahan itu sendiri menyangkut cara pencapaian negara dari prespekti dimensi politis, maka dalam perkembangannya etika pemerintahan tersebut berkaitan dengan etika politik. Etika politik subyeknya adalah negara, sedangkan etika pemerintahan subyeknyaadalah elit pejabat publik dan staf pegawainya.

Etika politik berhubungan dengan dimensi politik dalam kehidupan manusia yaitu berhubungan dengan pelaksanaan sistem politik seperti contoh : tatanan politik, legitimasi dan kehidupan politik. Bentuk keutamaannya seperti prinsip demokrasi (kebebasan berpendapat), harkat martabat manusia (HAM), kesejahteraan rakyat.

Etika politik juga mengharuskan sistem politik menjunjung nilai-nilai keutamaan yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara etis maupun normatif. Misalnya legitimasi politik harus dapat dipertanggungjawabkan dengan demikian juga tatanan kehidupan politik dalam suatu negara.

Etika pemerintahan berhubungan dengan keutamaan yang harus dilaksanakan oleh para elit pejabat publik dan staf pegawai pemerintahan. Oleh karena itu dalam etiak pemerintahan membahas prilaku penyelenggaraan pemerintahan, terutama penggunaan kekuasaan, kewenangan termasuk legitimasi kekuasaan dalam kaitannya dengan tingkah laku yang baik dan buruk.

Wujud etika pemerintahan tersebut adalah aturan-aturan ideal yang dinyatakan dalam UUD baik yang dikatakan oleh dasar negara (pancasila) maupun dasar-dasar perjuangan negara(teks proklamasi). Di Indonesia wujudnya adalah pembukaan UUD 1945 sekaligus pancasila sebagai dasar negara (fundamental falsafah bangsa) dan doktrin politik bagi organisasi formil yang mendapatkan legitimasi dan serta keabsahan hukum secara de yure maupun de facto oleh pemerintahan RI, dimana pancasila digunakan sebagai doktrin politik organisasinya.

C. MENGEMBANGKAN STRUKTUR ETIKA KORPORASI

Membangun entitas korporasi dan menetapkan sasarannya. Pada saat itulah perlu prinsip-prinsip moral etika ke dalam kegiatan bisnis secara keseluruhan diterapkan, baik dalam entitas korporasi, menetapkan sasaran bisnis, membangun jaringan dengan para pihak yang berkepentingan (stakeholders) maupun dalam proses pengembangan diri para pelaku bisnis sendiri. Penerapan ini diharapkan etika dapat menjadi “hati nurani” dalam proses bisnis sehingga diperoleh suatu kegiatan bisnis yang beretika dan mempunyai hati, tidak hanya sekadar mencari untung belaka, tetapi juga peduli terhadap lingkungan hidup, masyarakat, dan para pihak yang berkepentingan (stakeholders).

D. KODE PERILAKU KORPORASI

Kode Etik dalam tingkah laku berbisnis di perusahaan (Code of Corporate and Business Conduct)” merupakan implementasi salah satu prinsip Good Corporate Governance (GCG). Kode etik tersebut menuntut karyawan & pimpinan perusahaan untuk melakukan praktek-praktek etik bisnis yang terbaik di dalam semua hal yang dilaksanakan atas nama perusahaan. Apabila prinsip tersebut telah mengakar di dalam budaya perusahaan (corporate culture), maka seluruh karyawan & pimpinan perusahaan akan berusaha memahami dan berusaha mematuhi “mana yang boleh” dan “mana yang tidak boleh” dilakukan dalam aktivitas bisnis perusahaan. Pelanggaran atas Kode Etik merupakan hal yang serius, bahkan dapat termasuk kategori pelanggaran hukum.

Kepatuhan pada Kode Etik ini merupakan hal yang sangat penting untuk mempertahankan dan memajukan reputasi perusahaan sebagai karyawan &pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab, dimana pada akhirnya akan memaksimalkan nilai pemegang saham (shareholder value).Beberapa nilai-nilai etika perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, yaitu kejujuran, tanggung jawab, saling percaya, keterbukaan dan kerjasama. Kode Etik yang efektif seharusnya bukan sekedar buku atau dokumen yang tersimpan saja. Namun Kode Etik tersebut hendaknya dapat dimengerti oleh seluruh karyawan & pimpinan perusahaan dan akhirnya dapat dilaksanakan dalam bentuk tindakan (action).

E. EVALUASI TERHADAP KODE PERILAKU KORPORASI

Beberapa contoh pelaksanaan kode etik yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan & pimpinan perusahaan, antara lain masalah informasi rahasia dan benturan kepentingan (conflict of interest).

a. Informasi rahasia

Seluruh karyawan harus dapat menjaga informasi rahasia mengenai perusahaan dan dilarang untuk menyebarkan informasi rahasia kepada pihak lain yang tidak berhak. Informasi rahasia dapat dilindungi oleh hukum apabila informasi tersebut berharga untuk pihak lain dan pemiliknya melakukan tindakan yang diperlukan untuk melindunginya. Beberapa kode etik yang perlu dilakukan oleh karyawan yaitu harus selalu melindungi informasi rahasia perusahaan dan termasuk Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) serta harus memberi respek terhadap hak yang sama dari pihak lain. Selain itu karyawan juga harus melakukan perlindungan dengan seksama atas kerahasiaan informasi rahasia yang diterima dari pihak lain. Adanya kode etik tersebut diharapkan dapat terjaga hubungan yang baik dengan pemegang saham (share holder), atas dasar integritas (kejujuran) dan transparansi (keterbukaan), dan menjauhkan diri dari memaparkan informasi rahasia. Selain itu dapat terjaga keseimbangan dari kepentingan perusahaan dan pemegang sahamnya dengan kepentingan yang layak dari karyawan, pelanggan, pemasok maupun pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

b. Conflict of interrest

Seluruh karyawan & pimpinan perusahaan harus dapat menjaga kondisi yang bebas dari suatu benturan kepentingan (conflict of interest) dengan perusahaan. Suatu benturan kepentingan dapat timbul bila karyawan&pimpinan perusahaan memiliki, secara langsung maupun tidak langsung kepentingan pribadi didalam mengambil suatu keputusan, dimana keputusan tersebut seharusnya diambil secara obyektif, bebas dari keragu-raguan dan demi kepentingan terbaik dari perusahaan. Beberapa kode etik yang perlu dipatuhi oleh seluruh karyawan & pimpinan perusahaan, antara lain menghindarkan diri dari situasi (kondisi) yang dapat mengakibatkan suatu benturan kepentingan. Selain itu setiap karyawan & pimpinan perusahaan yang merasa bahwa dirinya mungkin terlibat dalam benturan kepentingan harus segera melaporkan semua hal yang bersangkutan secara detail kepada pimpinannya (atasannya) yang lebih tinggi. Terdapat 8 (delapan) hal yang termasuk kategori situasi benturan kepentingan (conflict of interest) tertentu, sebagai berikut :

1). Segala konsultasi atau hubungan lain yang signifikan dengan, atau berkeinginan mengambil andil di dalam aktivitas pemasok, pelanggan atau pesaing (competitor).

2) Segala kepentingan pribadi yang berhubungan dengan kepentingan perusahaan.

3) Segala hubungan bisnis atas nama perusahaan dengan personal yang masih ada hubungan keluarga (family), atau dengan perusahaan yang dikontrol oleh personal tersebut.

4) Segala posisi dimana karyawan & pimpinan perusahaan mempunyai pengaruh atau kontrol terhadap evaluasi hasil pekerjaan atau kompensasi dari personal yang masih ada hubungan keluarga .

5) Segala penggunaan pribadi maupun berbagi atas informasi rahasia perusahaan demi suatu keuntungan pribadi, seperti anjuran untuk membeli atau menjual barang milik perusahaan atau produk, yang didasarkan atas informasi rahasia tersebut.

6) Segala penjualan pada atau pembelian dari perusahaan yang menguntungkan pribadi.

7) Segala penerimaan dari keuntungan, dari seseorang / organisasi / pihak ketiga yang berhubungan dengan perusahaan.

8). Segala aktivitas yang terkait dengan insider trading atas perusahaan yang telah go public, yang merugikan pihak lain.

c. Sanksi

Setiap karyawan & pimpinan perusahaan yang melanggar ketentuan dalam Kode Etik tersebut perlu dikenakan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan / peraturan yang berlaku di perusahaan, misalnya tindakan disipliner termasuk sanksi pemecatan (Pemutusan Hubungan Kerja). Beberapa tindakan karyawan & pimpinan perusahaan yang termasuk kategori pelanggaran terhadap kode etik, antara lainmendapatkan, memakai atau menyalahgunakan asset milik perusahaan untuk kepentingan / keuntungan pribadi, secara fisik mengubah atau merusak asset milik perusahaan tanpa izin yang sesuai dan menghilangkan asset milik perusahaan .Untuk melakukan pengujian atas Kepatuhan terhadap Kode Etik tersebut perlu dilakukan semacam audit kepatuhan (compliance audit) oleh pihak yang independent, misalnya Internal Auditor, sehingga dapat diketahui adanya pelanggaran berikut sanksi yang akan dikenakan terhadap karyawan & pimpinan perusahaan yang melanggar kode etik.Akhirnya diharpkan para karyawan maupun pimpinan perusahaan mematuhi Code of Corporate & Business Conduct yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebagai penerapan GCG.

Sumber :

http://donieorens.wordpress.com/2012/10/23/tugas-3-ethical-governance/.

http://vaniaputriajah.blogspot.com/2012/10/ethical-governance-artikel-sap-minggu.html

https://www.google.com/search?q=Ethical+Governance&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a

 

NAMA : I Made Wahyudi Subrata

NPM : 23210346

KELAS : 4EB10

REVIEW JURNAL GCG "HUBUNGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI"

Pada pembahasan kali ini, saya akan mereview jurnal skripsi yang disusun oleh Diana Pratiwi. Penulis merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma. Adapuun judul skripsinya adalah      ”  HUBUNGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE  TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI"

 Link : http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Frepository.gunadarma.ac.id%2Fbitstream%2F123456789%2F3580%2F1%2FJURNAL%252520SKRIPSI.pdf&ei=iQiaUuq1F8mVrgf8sIHADw&usg=AFQjCNGQYe9_iMh2RNmwwMRkeQBuQUy8Kg&sig2=DLd4mr-0i4_QIEKx4f6r3A

Selanjutnya, berikut merupakan review jurnal dari skripsi diatas:

 1. Latar Belakang Masalah

            Dalam sektor publik good governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. Tidak hanya menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan pembangunan masyarakat tetapi juga menekankan pada aspek politik. ekonomi, dan administratif dalam menge lola negara. Kinerja pemerintahan yang buruk dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah kegagalan pemerintahan dalam melakukan pemantauan dan penentuan perencanaan strategis. Dimensi lain penyebab buruknya kinerja perusahaan secara umum adalah pelanggaran terhadap etika bisnis. Seperti diketahui, budaya suap - menyuap, kolusi-korupsi dan nepotisme (KKN) masih marak mewarnai praktik bisnis di Indonesia.

             Dalam rangka otonomi daerah, walikota dan wakil walikota bekasi periode tahun 2008-2013 sebagai kepala daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan daerahnya mempunyai visi menjadikan kota Bekasi cerdas, sehat dan ikhsan. Bekasi Cerdas bermakna bahwa pembangunan kota Bekasi dalam kurun waktu 2008-2013 diarahkan untuk mewujudkan karakter masyarakat yang cerdas melalui penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan merintis pendidikan 12 tahun. Bekasi sehat bermakna bahwa pembangunan kota Bekasi dalam kurun 2008-2013 diarahkan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses memperoleh pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, melalui penempatan subsidi untuk layanan kesehatan bagi penduduk miskin, korban wabah dan korban bencana. Bekasi ihsan bermakna bahwa pembangunan kota Bekasi dalam kurun waktu 2008-20 13 diarahkan untuk mewujudkan karakter masyarakat yang ihsan. ihsan berarti nilai, sikap dan perilaku untuk berlaku baik, dalam lingkungan individu, keluarga dan masyarakat. Ihsan berlaku bagi aparatur dalam menjalankan pemerintahan yang baik ( good governance ) dan berlaku bagi masyarakat dalam menenti keperaturan/ perundangan yang berlaku.

             Berdasarkan uraian diatas maka penulis mencoba untuk mengadakan pembahasan mengenai praktek Good Corporate Governance yang dilaksanakan di Pemerintahan Kota Bekasi dengan judul “ Hubungan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi” . Dan dalam hal ini penulis akan menganalisis apakah praktik Good Corporate Governance dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah Kota Bekasi. Sehingga dapat diketahui bagaimana menciptakan pemerintahan yang baik di Kota Bekasi.

2. Variabel Yang Digunakan, Data, Cara Pengumpulan Data

A. Dalam peelitian ini, variabel-variabel yang digunakan adalah sebagai berikut :
1.. Variabel bebas atau Independent ( variabel x )

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang menjelaskan atau yang mempunyai hubungan dengan variabel lain. Pada penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah penerapan prinsip GCG di pemerintahan daerah Bekasi.

2. Variabel terikat atau Dependent ( variabel y )

Variabel dependen atau variabel terikat yaitu tipe veriabel yang dijelaskan atau yang mempunyai hubungan dengan variabel independen. Yang menjadi variabel dependen yang mempunyai hubungan dengan penerapan GCG yaitu kinerja pemerintahan daerah Bekasi

B. Data & Cara Pengumpulan Data

A. Metode Analisis Data

Tujuan dari analisis korelasi Rank Spearman adalah untuk menentukan hubungan antara kedua variabel yang ada, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Dalam analisis data penulis telah menetapkan dua variabel yaitu :

1.      Penerapan prinsip GCG dalam pemerintahan kota Bekasi sebagai variabel independen, notasi ( x ).

2.      Kinerja pemerintahan daerah Bekasi, notasi ( y ) 

dalam menganalisis penerapan prinsip GCG terhadap kinerja pemda kota Bekasi digunakan rumus korelasi Rank Sperman, yaitu :
rs = 1 – 6 Ódi2

n(n2_______– 1 )

Dimana :
rs = korelasi rank spearman

di = selisih tiap pasangan data

n= Banyaknya pasangan data

Rumus tersebut dapat digunakan jika tidak terdapat data kembar dari data yang diperoleh, namun apabila dua subjek atau lebih memperoleh skor yang sama maka kita perlu mengoreksi jumlah kuadratnya terlebih dahulu dengan mempertimbangkan angka yang sama. Faktor korelasi yang dimaksud adalah dengan T, dengan rumus :

T = t3 – t

12

Dimana :
Tt
= banyaknya observasi yang berangka sama pada suatu rangking tertentu. Sehubungan dengan adanya faktor korelasi tersebut, maka rumus yang dipergunakan untuk menghitung rs jika terdapat angka yang sama yaitu :

rs= Óx2 + Óy2 - Ódi2

2√ ( Óx2 ) ( Óxy2 )

Dimana :
Σx2 = N3- N – ÓTx

12

Σy2 = N3- N – Óty

12
Nilai korelasi rank spearman ( rs ) berkisar antara -1 < rs < 1 tanda negatif atau positif diartikan sebagai berikut :

Tabel 3.1

Nilai Koefisiensi Korelasi Rank Spearman

Interval Koefisien Koefisien Korelasi Tafsirannya

0,00 – 0, 199 + dan - Hubungan sangat rendah

0, 20 – 0,399 + dan - Hubungan rendah

0,40 – 0,59 + dan - Hubungan cukup kuat

0,60 – 7,99 + dan - Hubungan kuat

0,80 – 1,000 + dan - Hubungan sangat kuat

            Dari analisis akan diperolah apakah r positif ataukan negatif. Jika korelasi r positif ( r > 0 ) berarti terdapat hubungan yang positif atausearah. Artinya jika terjadi kenaikan pada variabel X maka akan diikuti kenaikan pada variabel Y, atau jika terjadi penurunan pada variabel X akan diikuti penurunan pada variabel Y. Koefisien korelasi ( r ) negatif ( r < 0 ) berarti apabila terjadi kenaikan pada variabel X maka akan diikuti oleh penurunan variabel Y atau jika terjadi penurunan pada variabel X akan diikuti kenaikan pada variabel Y.

Untuk menghitung sumbangan atau kontribusi pada variabel X terhadap naik atau turunnya variabel Y dihitung koefisien determinasi dengan rumus :

kd : koefisien determinasi

rs : nilai koefisiensi korelasi rank spearman

3.3.2 Pengujian Hipotesis

Suatu koefisien korelasi haruslah mempunyai nilai yang berarti ( signifikan ). Untuk menguji

keberartian koefisien korelasi maka langkah-langkah yang ditempuh adalah :

1.Menentukan Ho dan Ha

Ho : rs ≤ 0, Berarti terdapat hubungan negatif atau tidak terdapat hubungan antara penerapan

prinsip GCG terhadap kinerja pemda kota Bekasi.

Ha : rs ≥ 0, Berarti terdapat hubungan positif atau terdapat hubungan antara penerapan prinsip GCG terhadap kinerja pemda kota Bekasi .

 2.Menentukan taraf signifikan sebesar 5% ( 0,05 )

3.Kriteria penagmbilan keputusan

t = rs √ n- 2

√ 1 – rs2

Dari penerapan rumus diatas maka akan diperoleh distribusi student dengan tingkat kebebasan (

dk ) = n-2. Melalui dk dan taraf signifikan maka akan diperoleh nilai t melalui tabel dan keptusan

yang diambil adalah :

Ho akan diterima apabila ttest ≤ t tabel

Ha akan diterima apabila ttest ≥t tabel

3. Hasil Penelitian

1.      Penerapan Good Corporate Governance ( GCG ) pada Pemerintah Kota Bekasi telah ditetapkan dan dijalankan dengan baik. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Bekasi menyadari arti penting penerapan prinsip dan peranan GCG sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik agar terciptanya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Bekasi.

2.      Dari kinerja pemkot Bekasi dapat dilihat dari respons responden baik, itu artinya pemkot Bekasi telah melaksanakan visi dan misi pemerintahan kearah yang lebih baik.

3.      Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya, dapat dinyatakan bahwa penerapan prinsip Good Coprorate Governance berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah kota Bekasi.

4. Pendapat/Saran

Saran saya sebagai pembaca dari jurnal skripsi penelitian ini sebagai berikut:

1. Pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan laporan sustainability reporting yang telah dikroscek oleh Global Reporting Initiative, ini untuk menghindari penilaian secara subjektif.
2. Untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih baik, penelitian selanjutnya dapat memperpanjang periode penelitian.

Nama : I Made Wahyudi Subrata

NPM : 23210346

Kelas : 4EB10

Sumber :

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Frepository.gunadarma.ac.id%2Fbitstream%2F123456789%2F3580%2F1%2FJURNAL%252520SKRIPSI.pdf&ei=iQiaUuq1F8mVrgf8sIHADw&usg=AFQjCNGQYe9_iMh2RNmwwMRkeQBuQUy8Kg&sig2=DLd4mr-0i4_QIEKx4f6r3A